Sukseskan Program SDGS, KPRI – B-trust dan Uni Eropa Dorong Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah
GROBOGAN – Sukseskan progam Sustainable Development Goals (SDGs) atau perencanaan pembangunan berkelanjutan, B_Trust, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) dan Komisi Uni Eropa dorong kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah. Di Kabupaten Grobogan kini mereka mulai memetakan persoalan dan siap beri masukan ke pemerintah desa dan daerah.
Ada tiga desa di Kabupaten Grobogan yang belakangan dilatih untuk membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan. Adapun tiga Desa yang mendapat pelatihan itu yakni, Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer; Desa Cewek, Kecamatan Kradenan; dan Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung.
Progam pelatihan di Grobogan itu sudah berlangsung sejak 2020 bernama PEDULI SDGs. Dan telah berlangsung beberapa agenda. Kemarin (15-16/10) agenda pelatihan berlangsung di Desa Nampu.
Irwan Nirwana dari KPRI menyebut, tujuan utama dari program Peduli SGDs untuk memberikan kontribusi pada upaya mendorong pencapaian SDGs di Indonesia. Kontribusi yang dimaksud ditunjukkan dengan fokus tujuan dari program ini pada upaya untuk memperkuat proses internalisasi, sinkronisasi dan implementasi berbagai tujuan, sasaran dan indikator dalam SDGs kedalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Strategi pokok yang digunakan adalah melalui pembangunan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi-organsiasi masyarakat sipil,” jelasnya.
Merujuk pada strategi pokok tersebut, langkah-langkah yang dilakukan berporos pada dua arah sekaligus. Yaitu proses pendampingan pada pemerintah daerah dan penguatan kapasitas pada organisasi masyarakat sipil.
Dalam hal penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dilakukan sejumlah pendekatan. Yaitu pendampingan teknis, workshop sampai pada pelatihan-pelatihan. untuk penguatan visi, rencana strategis, aspek manajerial sampai pada kapasitas-kapasitas terkait advokasi dan pengorgansiasian.
“Sebagai bagian dari rangkaian penguatan kapasitas untuk membangun kolaborasi dalam implementasi SDGs, khsususnya di tingkat desa, telah dirancang satu kegiatan training Community Organizer (CO),” imbuhnya.
Melalui training ini hendak disiapkan sumber daya manusia serta strategi dan rencana aksi di desa dengan beberapa target. Di antaranya seperti mengaktivasi kelompok-kelompok marjinal di komunitas untuk dapat mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana penyelesaian dan memperjuangkannya agar dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Kedua, memperkuat pemahaman dan penerimaan pemerintah desa untuk mengafirmasi sasaran dan indikator SDGs serta usulan-usulan dari komunitas. Peran CSO bersama CO yang ditugaskan di desa yang terpilih juga cukup sentral dalam mendinamisasi proses kolaborasi antara pemerintah desa dengan warganya dalam proses perencanaan dan pengaggaran pembangunan desa yang lebih menginternalisasi sasaran dan indikator-indikator SDGs.
“Sementara tujuan dan Output Kegiatan yakni memberikan pembekalan pada CO yang ditugaskan oleh masing-masing CSO agar memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan peran dalam membangun kolaborasi pemerintah desa dan komuntias dalam mengimplementasi SDGs di tingkat desa,” katanya.